Metode Pengadaan Barang & Jasa menurut PP no.54 tahun 2010

LATAR BELAKANG

 

Latar Belakang Perubahan (Sosial-Politik) :

  1. Demokrasi dan otonomi daerah yang semakin berkembang ®delegasi kewenangan dan tanggung-jawab yg lebih besar ke pejabat pengadaan;
  2. Perkembangan teknologi ITE (Informasi dan Latar Belakang Perubahan (Sosial-Politik) : Transaksi Elektronik) ®“keharusan” melaksanakan E-Procurement;
  3. Perubahan lingkungan strategis internasional (Paris Declaration 2005, Jakarta Committment 2009) ® posisi tawar RI lebih baik, tapi aturan harus comply dengan international best practices.

Latar Belakang Perubahan (Teknokratik) :

  1. Efisiensi belanja negara dan persaingan sehat melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum sepenuhnya terwujud;
  2. Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum mampu mendorong percepatan pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal dalam APBN/APBD (bottleneck);
  3. Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum mampu mendorong terjadinya inovasi, tumbuh suburnya ekonomi kreatif serta kemandirian industri dalam negeri;
  4. Masih adanya multi-tafsir serta hal-hal yang belum jelas dalam Keppres 80/2003;
  5. Perlunya memperkenalkan aturan, sistem, metoda dan prosedur yang lebih sederhana, namun tetap menjaga koridor good governance serta masih menjamin terjadinya persaingan yang sehat dan efisiensi;
  6. Perlunya mendorong terwujudnya reward dan punishment yang lebih baik dalam sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Arah Perubahan :

  1. Menciptakan iklim yang kondusif untuk persaingan sehat, efisiensi belanja negara dan mempercepat pelaksanaan APBN/APBD (debottlenecking)
    Aturan yang dibuat a/l: dilengkapi Tata Cara Pengadaan dan Standard Bidding Document; lelang/seleksi sederhana s/d Rp 200 juta; Pengadaan Langsung; persyaratan pelelangan dipermudah; kontrak payung; ULP (Unit Layanan Pengadaan); dsb.
  2. Memperkenalkan aturan, sistem, metoda dan prosedur yang lebih sederhana dengan tetap memperhatikan good governance.  Aturan yang dibuat a/l : menghapuskan metoda pemilihan langsung (kecuali pekerjaan konstruksi) menjadi pelelangan sederhana, mendorong pelaksanaan e-announcement, e-procurement, ecatalogue, dsb
  3. Memperjelas konsep swakelola
    Aturan yang dibuat a/l: penambahan pekerjaan yang dapat diswakelolakan, mengusulkan SBK (standar biaya khusus) untuk swakelola.
  4. Klarifikasi Aturan

Contoh : jenis –jenis pengadaan; besaran uang muka; kelengkapandata administrasi; penggunaan metode evaluasi; kondisi kahar (force majeur); penyesuaian harga (price adjustment); dsb.

  1. Mendorong terjadinya inovasi, tumbuh suburnya ekonomi kreatif serta kemandirian industri

Aturan yang dibuat a/l : swakelola dan metode sayembara/kontes untuk mendorong inovasi dan ekonomi kreatif serta mengharuskan Pengadaan Alutsista TNI dan Almatsus Polri oleh Industri strategis DN, dsb

  1. Memperkenalkan sistem Reward & Punishment yang lebih adil
    Aturan yang dibuat a/l : mengupayakan insentif yang wajar kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP); memberlakukan jaminan sanggahan banding; penegasan kapan aparat hukum seyogyanya masuk dalam kasus pengadaan; dsb.

 

 

Perbedaan Pokok (dgn Keppres 80/2003):

 

 

  1. Ruang Lingkup – Pendanaan dengan PHLN
  • Prinsip : Pengadaan B/J yg dibiayai pinjaman/Hibah LN harus mengikuti Perpres ini.
  • Apabila terdapat perbedaan antara  peraturan Presiden ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku  bagi pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, pihak-pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yang akan dipergunakan

2. Jenis Pengadaan:

  • 1. Barang
  • 2. Pekerjaan Konstruksi
  • 3. Jasa Konsultansi
  • 4. Jasa Lainnya

3. Keharusan membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) :

  • Prinsip : dari organisasi ad-hoc ke permanen dan profesional;
  • Setiap K/L/D/I harus membentuk ULP secara permanen sblm 2014;
  • Jumlah dan posisi ULP diserahkan K/L/D/I sesuai kebutuhan dan rentang  kendalinya;
  • ULP diisi pejabat yang kompeten dan integritasnya terjamin, dengan insentif yg layak;

4. Keharusan melaksanakan E-Procurement :

  • E-Proc = lebih cepat, murah, transparan, bebas premanisme/mafia;
  • Pengumuman di website masing2 dan website pengadaan nasional (www.inaproc.lkpp.go.id);
  • Setiap K/L/D/I harus melaksanakan E-Proc pada tahun 2012;
  • E-Proc terdiri dari e-tendering dan e-purchasing;
  • LKPP siap membantu dengan aplikasi dan pelatihan (gratis);

5. Delegasi kewenangan dan tanggung jawab lebih besar ke PA:

  • PA adalah penanggung jawab utama pengadaan;
  • PPK bertanggung jawab atas substansi pengadaan
  • (pelaksanaan kontrak);
    ULP/Panitia bertanggung jawab atas pelaksanaan lelang/tender;

6. Tetap berpihak pada usaha kecil:

  • Paket pekerjaan utk usaha kecil naik, dari 1M ke 2,5M;
  • Kemampuan dasar (KD) utk pekerjaan konstruksi 3 NPt, jasa lainnya 5 NPt. KD untuk pengadaan barang dan jasa konsultansi ditiadakan.
  • Tahun perhitungan NPt naik dari 7 tahun menjadi 10 tahun

7. Penyederhanaan Pelaksanaan Pengadaan:

  • Pengadaan Langsung untuk Barang/Pek.Konst/Jasa Lainnya s/d Rp.100jt dan untuk Jasa Konsultansi s/d Rp.50jt;
  • Pelelangan/seleksi sederhana s/d Rp.200jt;
  • Metoda evaluasi disederhanakan (sistem gugur), kecuali untuk pekerjaan kompleks.
  • Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh pimpinan K/L/I untuk pengadaan B Rp.10 M (barang tertentu).
  • Jaminan dalam pengadaan barang/jasa dapat dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau perusahaan asuransi.
  • Memungkinkan untuk pelaksanaan Pelelangan/Seleksi sebelum Tahun Anggaran.
  • Pasca Kualifikasi untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan
  • Surat penawaran tidak perlu dibubuhi materai

8. Ada ketentuan khusus metoda Sayembara/Kontes:

  • Untuk pengadaan barang/jasa hasil kreativitas, gagasan, inovasi, riset, produk seni-budaya (spesifik dan harga satuan tidak dapat ditentukan). Contoh: arsitektur, benda seni, seni pertunjukan, piranti lunak, lomba karya ilmiah, dsb;
  • Tatacaranya mirip seleksi, tapi dapat disederhanakan;
  • ULP/Panitia dibantu oleh ahli yang kompeten dibidangnya (Tim Juri);

9. Lebih fleksibel dlm menghadapi bencana dan keadaan darurat:

  • Ketentuan ttg bencana diperlonggar (alam, non-alam, sosial), termasuk antisipasi sebelum bencana datang menerjang;
  • Dalam keadaan menghadapi bencana dan keadaan darurat dapat dilakukan Penunjukan Langsung (tidak ada batasan, tetapi tetap subject to audit).

10. Penunjukan Langsung untuk barang/jasa khusus:

  • Penyedia obat, alat kesehatan habis pakai yg jenis dan harganya ditetapkan pemerintah (Menkes) dapat ditunjuk langsung;
  • Penyedia mobil, sepeda motor, kendaraan lain dengan harga khusus pemerintah (GSO) dapat ditunjuk langsung;
  • Sewa penginapan/hotel, lanjutan sewa gedung/kantor dapat ditunjuk langsung.

11. Pengadaan secara Swakelola

  • Prinsip : pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan secara swakelola.
  • Dapat mengusulkan Standar Biaya Khusus (SBK) untuk pelaksanaan swakelola

12. Pengumuman melalui koran
Pengumuman di surat kabar nasional dan/atau provinsi, tetap dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan di surat kabar yang telah ditetapkan, sampai dengan berakhirnya perjanjian/Kontrak penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa.

Pemberlakuan

 

  1. Perpres 54/2010 berlaku sejak 6 Agustus 2010;
  2. Pengadaan yg dilaksanakan sebelum 1 Januari 2011 tetap dapat berpedoman pada Keppres 80/2003.
  3. Pengadaan yang sedang dilaksanakan berdasarkan Keppres 80/2003, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Keppres 80/2003.
  4. Perjanjian/Kontrak yg telah ditandatangani berdasarkan Keppresn 80/2003, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.
  5. Keppres 80/2003 dicabut mulai 1 Januari 2011.

MeTODA Pengadaan Barang dan Jasa menurut  PP no. 54 tahun 2010

Istilah Penting :

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.

PENYEDIA BARANG DAN JASA

Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan  kegiatan/usaha;
  2. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
  3. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
  4. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
  5. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
  6. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
  7. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
  8. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
  9. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

SKP = KP – P

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

a.  untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan

b.  untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P     = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N     = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat                                      bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

j)      tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang  ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;

k)    sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan

l)      bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.

m)  secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;

n)    tidak masuk dalam Daftar Hitam;

  • o)    memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkaudengan jasa pengiriman; dan

p)     menandatangani Pakta Integritas. Pakta Integritas disampaikan bersamaan pada saat pemasukan Dokumen Kualifikasi untuk sistem prakualifikasi atau bersamaan dengan pemasukan Dokumen Penawaran pada sistem pascakualifikasi.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf c, huruf d, huruf f, huruf h dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan.

Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I. Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa. Yang dimaksud dengan pertentangan kepentingan antara lain:

  1. Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk sebagai konsultan perencana menjadi Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi atau menjadi konsultan pengawas untuk pekerjaan fisik yang direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn key contract) dan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.
  2. Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk sebagai konsultan pengawas menjadi Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan fisik yang diawasi, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn key contract) dan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan:

  1. Pelelangan Umum;
  2. Pelelangan Terbatas;
  3. Pemilihan Langsung;
  4. Penunjukan Langsung; atau
  5. Pengadaan Langsung.

Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan :

  1. Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya; atau
  2. Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri. Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang dan Sayembara untuk pengadaan Jasa Lainnya.

 

PELELANGAN UMUM

Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi. Pemilihan Penyedia  Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Metode Pelelangan Umum diumumkan paling kurang di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Apabila dipandang perlu, ULP dapat menambah media pengumuman antara lain dengan media cetak, radio, televisi dan  mengundang Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu. Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis dan harga.

PELELANGAN TERBATAS

Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas

dan untuk pekerjaan yang kompleks.

Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakini jumlah penyedianya terbatas, pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas.

PEMILIHAN LANGSUNG

Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung dilakukan melalui proses pascakualifikasi. Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumkan sekurang-kurangnya di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan

Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Dalam Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung tidak ada negosiasi teknis dan harga.
PENUNJUKAN LANGSUNG

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:

  1. keadaan tertentu; dan/atau
  2. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus.

Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi. Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya meliputi:

  1. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:

1) pertahanan negara;

2) keamanan dan ketertiban masyarakat;

3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk:

  1. akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
  2. dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
  3. akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.

Penanggulangan bencana alam dengan Penunjukan Langsung dapat dilakukan terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sedang melaksanakan Kontrak pekerjaan sejenis terdekat dan/atau yang dinilai mempunyai kemampuan, peralatan, tenaga yang cukup serta kinerja baik.

Yang dimaksud dengan bencana alam antara lain: berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

Yang dimaksud dengan bencana non alam antara lain berupa gagal teknologi, kejadian luar biasa (KLB) akibat epidemi dan wabah penyakit.

Yang dimaksud dengan bencana sosial seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

  1. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
  2. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
  3. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.

Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung, meliputi:

  1. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
  2. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);
  3. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;

PENGADAAN LANGSUNG

Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;
  2. teknologi sederhana;
  3. risiko kecil; dan/atau
  4. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orangperseorangan dan/atau badan usaha   kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.

Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya. Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan. PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.

SAYEMBARA

Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan

berdasarkan Harga Satuan.

Sayembara digunakan untuk Pengadaan Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

  1. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu; dan
  2. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. Kontes digunakan untuk Pengadaan  barang yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. tidak mempunyai harga pasar; dan

b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

Persyaratan teknis disusun oleh tim yang ahli dibidangnya. Sedangkan Penyusunan metode evaluasi dan pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya juga. Yang dimaksud dengan tim yang ahli dibidangnya adalah personil yang mempunyai keahlian atau kemampuan dalam bidang yang sesuai dengan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang akan diadakan. Tim ahli dapat berasal dari Pegawai Negeri maupun non Pegawai Negeri.

KONTES
Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat

ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

  1. tidak mempunyai harga pasar; dan
  2. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan:

  1. Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya; atau
  2. Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

 

 

PELAKSANAAN SWAKELOLA

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola oleh K/L/D/I selaku Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
  2. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
  3. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara berkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;
  4. pembayaran gaji tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak;
  5. penggunaan tenaga kerja, bahan dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;
  6. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan Uang Persediaan (UP)/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan dilakukan oleh Instansi Pemerintah pelaksana Swakelola;
  7. UP/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan, dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan;
  8. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana;
  9. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana; dan
  10. pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh PPK, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

Pengadaan melalui Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola  dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.
  2. pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola;
  3. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
  4. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;
  5. pembayaran imbalan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak;
  6. penggunaan tenaga kerja, bahan/barang dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;
  7. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola;
  8. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola; dan
  9. pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

PENGADAAN JASA KONSULTASI

 

Pengadaan Jasa Konsultansi meliputi, namun tidak terbatas pada:

  1. jasa rekayasa (engineering);
  2. jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan pengawasan (supervision) untuk Pekerjaan Konstruksi;
  3. jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan pengawasan (supervision) untuk pekerjaan selain Pekerjaan Konstruksi, seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, perikanan, kelautan, lingkungan hidup, kedirgantaraan, pengembangan usaha, perdagangan, pengembangan SDM, pariwisata, pos dan telekomunikasi, pertanian, perindustrian, pertambangan, energi;
  4. jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan, jasa penilaian, jasa pendampingan, bantuan teknis, konsultan manajemen, konsultan hukum.

 

Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melalui negosiasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:

  1. Seleksi yang terdiri atas Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana;
  2. Penunjukan Langsung;
  3. Pengadaan Langsung; atau
  4. Sayembara.

 

SELEKSI UMUM

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya dilakukan melalui Metode Seleksi Umum. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Umum diumumkan sekurang-kurangnya di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Daftar pendek dalam Seleksi Umum berjumlah 5 (lima) sampai 7 (tujuh) Penyedia Jasa Konsultansi. Seleksi Sederhana dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi dalam hal Seleksi Umum dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi.

Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang:

a. bersifat sederhana; dan

b. bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Sederhana diumumkan paling kurang di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal

Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

Daftar pendek dalam Seleksi Sederhana berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) Penyedia Jasa Konsultansi.

 

PENUNJUKAN LANGSUNG
Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat, meliputi:

  1. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:

1) pertahanan negara;

2) keamanan dan ketertiban masyarakat;

3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk:

a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;

b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau

c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik;

  1. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi; dan
  3. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta.

Penunjukan Langsung dilakukan dengan melalui proses prakualifikasi terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi.

PENGADAAN LANGSUNG

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; dan/atau

b. bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.

PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari Seleksi. Sayembara dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas,inovasi dan metode pelaksanaan tertentu; dan

b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif bagi Penyedia Jasa  konsultansi yang akan mengikuti Sayembara. Dalam menetapkan persyaratan administratif , ULP/Pejabat Pengadaan dapat menetapkan syarat  yang lebih mudah dari persyaratan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP no.54.

Persyaratan dan metode evaluasi teknis ditetapkan oleh ULP/ Pejabat Pengadaan setelah mendapat masukan dari tim yang ahli dibidangnya. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya.

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung, meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut:

  1. survei harga pasar untuk memilih calon Penyedia Jasa Konsultansi;
  2. membandingkan harga penawaran dengan nilai biaya langsung personil sebagaimana   yang ditetapkan dalam Pasal 49 ayat (7) huruf c dan huruf d; dan
  3. klarifikasi teknis dan negosiasi biaya.

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Sayembara meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut:

  1. pengumuman;
  2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Sayembara;
  3. pemberian penjelasan;
  4. pemasukan proposal;
  5. pembukaan proposal;
  6. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis;
  7. pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara;
  8. penetapan pemenang;
  9. pengumuman pemenang; dan
  10. penunjukan pemenang.

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan menggunakan tahapan Pelelangan Umum pascakualifikasi satu sampul, dengan menambahkan tahapan klarifikasi dan  negosiasi teknis dan biaya setelah tahapan sanggah.

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan Langsung untuk bukan penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut:

  1. undangan kepada Penyedia Jasa Konsultansi terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;
  2. pemasukan, evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
  3. pemberian penjelasan;
  4. pemasukan Dokumen Penawaran;
  5. pembukaan dan evaluasi penawaran;
  6. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
  7. pembuatan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
  8. penetapan Penyedia Jasa Konsultansi;
  9. pengumuman; dan
  10. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.

 

PENETAPAN JENIS KONTRAK

ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

  1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran;
  2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;
  3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan
  4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran, terdiri atas:

  1. Kontrak Tahun Tunggal; dan
  2. Kontrak Tahun Jamak.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan sumber pendanaan, terdiri atas:

  1. Kontrak Pengadaan Tunggal;
  2. Kontrak Pengadaan Bersama; dan
  3. Kontrak Payung (Framework Contract).

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan jenis pekerjaan , terdiri atas:

a.    Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal; dan

b.    Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
  2. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
  3. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaranyang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
  4. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
  5. total harga penawaran bersifat mengikat; dan
  6. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
  2. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
  3. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
  4. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.

Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

Kontrak Persentase merupakan Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu; dan
  2. pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak.

Kontrak Terima Jadi (Turnkey) merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan  konstruksi/Jasa Lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
  2. pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran.

Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah  mendapatkan persetujuan:

  1. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  2. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan: penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.

Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Kontrak Pengadaan Tunggal merupakan Kontrak yang dibuat oleh 1 (satu) PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.

Kontrak Pengadaan Bersama merupakan Kontrak antara beberapa PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan

kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani Kontrak.
Kontrak Payung (Framework Contract) merupakan Kontrak Harga Satuan antara Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan
  2. pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata.

Pembebanan anggaran untuk Kontrak Pengadaan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PP no.54, diatur dalam kesepakatan pendanaan bersama.


About these ads

11 thoughts on “Metode Pengadaan Barang & Jasa menurut PP no.54 tahun 2010

  1. Muhammad Rizki, SE

    Pengadaan Langsung Harus Menggunakan Harga Pasar yang berlaku, Apakah tidak dibenarkan untuk menambahkan keuntungan penyedia, Pajak dan Biaya distribusi barang?? makasih penjelasannya.
    kemudia bagaimana tahapan proses yang sebenarnya..apa dari PPK ke Pejabat, Pejabat ke Penyedia, kemudia apakaha ada sistem pemasukan evaluasi penawaran.. thanks bnget.

    Balas
  2. iin

    permisi numpang nanya,bisakah memberikan penjelasan ttg definisi pengadaan menurut para ahli,ntuk q bahan ujian,apakah bsa secptnya,soalnya minggu ni harus dah selesai bahan2nya,terimakasih,,,

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s